Kemenperin

Berita
Pelaku Industri Tunggu Kepastian Harga Gas

Sumber: Investor Daily (02/03/2020)

JAKARTA - Pelaku industri manufaktur menunggu kepastian penurunan harga gas bumi seperti yang dijanjikan pemerintah. Hal ini diyakini dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperbaiki iklim industri manufaktur nasional.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini penurunan harga gas membuat target pertumbuhan industri 5,3% tahun ini tercapai. Sesuai rencana, pengumuman penurunan harga gas bakal dilakukan pada Maret 2020.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pemerintah menjanjikan penurunan tarif gas industri ke level US$ 6 per million metric british thermal units (mmbtu). Perpres itu menyebutkan, tujuh sektor yang mendapatkan ketetapan harga gas itu yakni industri oleokimia, pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik (Asaki) Edy Suyanto mengapresiasi rencana pemerintah menurunkan harga gas industri US$ 6 per mmbtu pada April mendatang. Dia menuturkan, biaya energi atau gas pada industri keramik berkisar 30-35% dari biaya produksi. Harga gas untuk industri keramik di Jawa bagian barat mencapai US$ 9,16 per mmbtu, Jawa bagian timur US$ 7,98 per mmbtu, dan Sumatera US$ 9,3-20 per mmbtu

Saat ini, Asaki memiliki 32 anggota industri keramik ubin dengan total kapasitas terpasang 537 juta meter persegi (m2). Utilisasi mencapai 64,5% atau 347 juta meter persegi pada 2019 dan dapat meningkat menjadi 95% jika harga gas dapat diturunkan tahun ini. “Peningkatan hingga 90-95% akan turut menyerap tenaga kerja sekitar 1012 ribu orang,” ujar dia di Jakarta, pekan lalu.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemicals Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat meyakini, penurunan harga gas industri akan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan terwujudnya aktivitas hilirisasi di Indonesia. “Selama empat tahun, pelaku industri oleokimia menantikan regulasi itu bisa terlaksana dan dapat diimplementasikan. Apalagi, industri oleokimia termasuk tujuh sektor industri yang masuk dalam Perpres,” papar dia.

Berdasarkan data Apolin, kebutuhan gas industri oleokimia mencapai 11,7-13,9 juta per mmbtu dari 11 perusahaan anggota Apolin. Saat ini, industri oleokimia harus membayar harga gas industri rata-rata US$ 10-12 per mmbtu. Variasi harga gas untuk industri oleokimia itu bergantung lokasi dan jarak.

Dalam struktur biaya, biaya gas berkontribusi 10-12% untuk produksi fatty acid dan 30-38% dalam menghasilkan fatty alcohol beserta produk turunan di bawahnya. Apabila Perpres No 40/2016 bisa dijalankan untuk industri oleokimia, dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.300 per dolar AS, disebutkan akan adapenghematan US$ 47,6-81,8 juta per tahun atau Rp 0,68-1,1 triliun per tahun.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menuturkan, penurunan harga gas akan memberikan empat dampak positif, yaitu biaya produksi turun, harga jual turun, memperkuat daya saing ekspor, dan daya beli masyarakat meningkat.

Saat ini, dikatakan Fajar, industri petrokimia mesti membeli gas sebesar US$ 9,17 per mmbtu. Pada tahun ini, kebutuhan gas 24 industri petrokimia mencapai 74 billion british thermal unit per day (BBTUD). “Yang harus dipahami, turunnya harga gas dapat menggerakkan industrialisasi sehingga pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang bisa lewati 5%,” jelas dia.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menjelaskan, pelaku industri menunggu kepastian untuk penurunan harga gas yang diharapkan bisa segera terlaksana. Sebab, para investor meminta implementasi Perpres No 40/2016 bisa dijalankan secepatnya agar mendukung daya saing dan iklim usaha yang kondusif.

Peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, TM Zakir Machmud menyatakan, penurunan harga gas industri dalam jangka pendek dinilai dapat mengurangi penerimaan negara. Namun, dalam jangka panjang, diyakini akan memberi manfaat lebih besar bagi negara seperti dari tambahan pajak seiring pertumbuhan sektor industri.

“Harga input yang tidak kompetitif adalah isu utama di industri manufaktur. Salah satu input itu adalah energi, termasuk gas industri,” ujar dia.

Menurut Zakir, harga energi yang tidak kompetitif akan membuat harga hasil produksi industri menjadi tidak dapat bersaing. Upaya menurunkan harga gas industri dilakukan agar produk yang dihasilkan industri manufaktur dalam negeri bisa kompetitif termasuk saat harus bersaing dengan produk impor.

“Permintaan sisi industri seperti ini, kalau mau mendorong industri, jangan ditarik di depan, tetapi tariklah di belakang. Kalau harga input murah, industri bergerak. Dari situlah akan didapat tambahan perolehan pajak,” papar dia.

Target Menperin

Sementara itu, Kemenperin menilai, penurunan harga gas industri akan menopang daya saing dan produktivitas industri manufaktur nasional. Apabila harga gas industri dapat ditekan hingga US$ 6 per mmbtu, target pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,3% pada 2020 tercapai.

Sejumlah besar industri manufaktur dalam negeri membutuhkan gas, baik sebagai energi maupun bahan baku dengan harga yang kompetitif. Itu artinya, gas berperan penting terhadap daya saing sejumlah sektor industri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, beberapa hal yang menjadi latar belakang pemerintah untuk mendorong penurunan harga gas industri antara lain biaya produksi, harga jual produk, serta permintaan pasar. Bagi industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, seperti industri tekstil hulu, petrokimia hulu, pupuk, keramik dan kaca, harga gas merupakan bagian dari struktur biaya yang cukup besar.

Menurut Menperin, penurunan harga gas juga memiliki efek berganda, seperti peningkatan produksi, peningkatan PDB, meningkatnya keuntungan pada industri-industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku, serta meningkatkan jumlah tenaga kerja. Dia mengatakan semakin kecil harga gas, semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh semua pihak.

Dia menceritakan, untuk sektor industri teksil, gas memakan biaya produksi sebesar 25% dan saat ini harganya berkisar US$ 9-12 per mmbtu. Ini menyebabkan daya saing menjadi lemah. Bagi sektor industri hulu, akibat tingginya harga gas industri, utilisasi produksi cenderung rendah di kisaran 45%, sehingga sebagian besar industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hulu menurunkan kapasitas produksi.

Pada industri petrokimia, dia melanjutkan, harga gas mempengaruhi 70% struktur biaya. Selain itu, belum adanya pasokan bahan baku etilena, propilena, polietilena (PE), polipropilena (PP), DME, dan industri turunannya dari dalam negeri berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan hilir metanol. Dari aspek perdagangan, hal tersebut menyebabkan tingginya impor bahan baku metanol.

Selengkapnya
Industri Refraktori Topang Kinerja Manufaktur

Sumber : Investor (3/8/2021)

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, industri refraktori merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menopang kinerja manufaktur nasional. Produksi industri ini dapat memenuhi kebutuhan dasar industri manufaktur lainnya.

“Industri refraktori sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya. Hasil dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam,” kata Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam dalam keterangan resminya, Selasa (3/8).

Khayam optimistis, apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.

“Pada kuartal I-2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar 2,57% dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam mencapai Rp 5,46 triliun,” sebut dia.

Untuk meningkatkan daya saing industri refraktori, lanjut dia, Kemenperin berkomitmen untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Langkah nyata yang diwujudkan adalah meluncurkan Program Setara Diploma I (D1) Keramik dan Refraktori, yang akan dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta.

“Melalui program ini, kami berharap bisa memasok kebutuhan industri keramik dan refraktori terhadap SDM yang terampil. Tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan pada acara penandatanganan MoU Program D1 Keramik dan D1 Refraktori, Selasa (3/8).

Arus menjelaskan, kedua program tersebut merupakan hasil kerja sama antara BPSDMI Kemenperin dengan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin yang didukung oleh Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia (Asrindo), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Balai Besar Keramik (BBK), serta Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam.

“Program ini merupakan wujud konkret dari komitmen Kemenperin dalam mengatasi tantangan SDM industri saat ini, antara lain besarnya jumlah pengangguran terbuka, tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih rendah, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” papar dia.

Arus menambahkan, kedua program tersebut diselenggarakan selama satu tahun oleh Politeknik STMI Jakarta yang berkolaborasi dengan Balai Besar Keramik (BBK). “Masing-masing program hanya membuka satu kelas untuk 30 mahasiswa pada setiap kelasnya dan akan dikembangkan menjadi dua kelas untuk masing-masing program pada tahun 2022 mendatang,” imbuh dia.

Tidak hanya itu, Politeknik STMI Jakarta juga melibatkan banyak perusahaan industri dalam penyelenggaraan kedua Program Setara D1 ini sehingga mahasiswa yang lulus nantinya dapat langsung diserap bekerja di perusahaan-perusahaan industri tersebut.

Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama kedua program ini, antara lain PT Refratech Mandala Perkasa, PT Benteng Api Technik, dan PT Refractorindo Graha Dinamika serta 21 perusahaan keramik yang terhimpun dalam Asaki.

Ketua Umum Asrindo Basuki menyampaikan, terdapat 30 perusahaan yang sudah tergabung dalam Asrindo. “Kami mengapresiasi inisiasi Kemenperin dalam membangun iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan SDM kompeten untuk meningkatkan daya saing industri refraktori,” ujar dia.

 

Selengkapnya
Serah Terima Mesin Uji Material Rockwool

Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas produk dalam negeri diantaranya adalah dengan cara peningkatan fasilitas pengujian produk yaitu dengan penambahan peralatan uji. Bertempat di Balai Besar Keramik pada hari Kamis, 30 September 2021 telah dilakukan serah terima Peralatan uji untuk material Rockwool. Acara ini berlangsung secara online dan offline. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat dari BSKJI dan perwakilan dari PT. Nichias Rockwool Indonesia diantaranya Bapak Muhammad Khayam (Dirjen IKFT), Bapak Doddy Rahadi (Kepala BSKJI), Mr. Kobayashi (Presdir PT. Nichias Rockwool Indonesia), Bapak Ivan Kuntara (Managing Director PT. Nichias Rockwool Indonesia), Bapak Enuh Rosdeni (Kepala PPPPSI), Bapak Adie Rochmanto Pandiangan (Direktur ISKPBGNL)

Pada kegiatan ini Dirjen IKFT, Bapak Khayam menyampaikan bahwa ini merupakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara perusahaan dan Pemerintah dalam material Rockwool, mengingat bahan baku yang digunakan hampir 100% merupakan bahan baku dalam negeri. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang terus menambah kadar tingkat komponen dalam negeri terutama untuk proyek proyek di dalam negeri. Setelah selesainya Undang – Undang Cipta Kerja maka Kemenperin harus mampu meningkatkan investasi, namun di sisi lain produk hasil peningkatan juga harus bisa diserap di dalam negeri. Untuk itu kemenperin harus terus mengawal bagaimana penyerapan pasar tersebut dapat terwujud, salah satunya dengan melalui konsep TKDN.

Bapak Ivan Kuntara menyampaikan juga bahwa PT. Nichias berkomitmen untuk bersama-sama memajukan industri dalam negeri. Salah satu filosofi PT. Nichias adalah bagaimana bisa menyatu dengan kondisi lokal (Indonesia) dan turut berkontribusi dimana Nichias berada. Rangkaian mesin peralatan tes “hot insulation” sudah diterima secara resmi oleh Balai Besar Keramik. Diharapkan melalui kontribusi ini dapat turut serta mendukung kemajuan industri di Indonesia. Ketersediaan peralatan ini menurut Bapak Enuh Rosdeni sebagai Kepala P4SI , nantinya dapat mendukung implementasi SNI 8421:2017 yaitu untuk produk bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari mineral wool

 

Selengkapnya
Kemenperin: 145 Peserta Ikuti Indonesia Halal Industry Award 2021

Sumber : KementerianPerindustrian (16/12/2021)

 

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di tanah air yang telah berperan aktif dalam upaya pengembangan produk halal. Kegiatan ini diwujudkan melalui pelaksanaanIndonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021.

“Dalam rangkaian IHYA 2021, telah dilaksanakan proses sosialisasi hingga terkumpul sebanyak 145 peserta dari berbagai sektor industri. Jumlah tersebut menunjukkan antusiasme dan kesadaran para pelaku industri kita akan peluang pengembangan produk halal,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Kamis (16/12).

Acara Penganugerahan IHYA 2021 akan dilangsungkan pada 17 Desember 2021. Proses penjurian telah selesai dilakukan, dengan melibatkan dari kalangan pembina sektor, kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta organisasi masyarakat.

“Dalam acara puncak tersebut, rencananya Bapak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan menganugerahkan sebanyak 14 penghargaan dari tujuh kategori dalam ajang IHYA,” papar Dody.

Ketujuh kategori tersebut, yakni pertama, Best Halal Innovation yang diberikan kepada berbagai pihak yang melakukan inovasi di bidang halal, baik secara individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan industri. Kedua, Best Social Impact Initiative yang diberikan kepada kelompok dan perusahaan yang berperan besar dalam pengembangan Industri Halal, baik pada zona lokal, daerah, maupun nasional dengan mengalokasikan secara khusus penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Ketiga, Best Halal Supply Chain, diberikan kepada perusahaan industri yang secara konsisten mampu memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang halal, thoyyib, dan mampu tertelusur. Keempat, penghargaan kategori Best Small Enterprise yang diberikan kepada perusahaan industri kategori kecil yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip Halal dalam menjalankan produksinya.

Kelima, Best Halal Industrial Estate yang diberikan kepada perusahaan Kawasan Industri yang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan Kawasan Industri Halal. Keenam, Best Export Expansion yang diberikan kepada perusahaan industri yang menunjukkan kinerja ekspor produk halal yang luar biasa. Ketujuh, Best Halal Financial Support yang diberikan kepada lembaga atau institusi keuangan yang memberikan dukungan terhadap tumbuhnya industri halal nasional.

 

Sekjen Kemenperin optimistis,ajang IHYA 2021 bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi para pelaku industri dalam pengembangan produk halal. “Selain itu, akan menciptakan wirausaha dan inovasi baru di dalam pengembangan industri halal. Hal ini tentu sangat penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemain halal tingkat global,” tuturnya.

Kategori-kategori yang ada dalam Indonesia Halal Industry Awards 2021 sendiri merupakan gambaran dari strategi untuk mendukung visi ekonomi Syariah nasional yaitu menjadikan “Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”, sebagaimana termaktub di Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.

“Adapun empat strategi utama yang menjadi acuan para pemangku kepentingan yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital,” papar Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kemenperin, Junaidi Marki.

 

Selengkapnya
17 Pejabat Tinggi Kemenperin Dilantik, Ini Daftar Namanya

Sumber : Tempo.co

Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Dalam kesempatan tersebut, dilantik 15 pejabat setingkat Eselon II serta dua pejabat Fungsional Ahli Utama untuk meningkatkan kinerja jajaran Kementerian Perindustrian. “Hal ini menyikapi arahan Presiden dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga Kemenperin perlu mengambil langkah-langkah konkret, termasuk dalam percepatan pelaksanaan anggaran,” ujar Agus di Jakarta, Jumat 21 Januari 2022.

 

Menperin melakukan penyusunan kembali jajarannya dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan produktivitas kinerja di tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Menperin mengapresiasi kinerja jajaran Kemenperin yang dibuktikan dengan beberapa capaian prestasi, di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2008, 13 kali meraih Penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Juara I BMN Award dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, peringkat utama kategori Kemitraan Tingkat Pusat pada Anugerah KPPU Award 2021 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam penganugerahan Zona Integritas 2021. Selain itu, Kemenperin berhasil merealisasikan anggaran tahun 2021 dengan capaian 97,45 persen. “Karenanya, jajaran Kemenperin, termasuk para pejabat yang hari ini dilantik, dituntut untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam rangka membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif,” tegas Menperin.

 

Sektor industri manufaktur dipandang sebagai pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi yang merupakan dampak pandemi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain investasi, ekspor, impor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, tingkat pertumbuhan, Purchasing Manager’s Index (PMI), dan ketenagakerjaan. Untuk itu, di tahun 2022, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam memperkuat peran sektor ini. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program-program prioritas dan unggulan di tahun 2022, serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi sektor industri. Sebelumnya, Menperin memaparkan tantangan-tantangan bagi industri manufaktur di Indonesia, antara lain kesulitan bagi IKM untuk bermitra dengan industri besar dan masuk dalam Global Value Chain, belum dimanfaatkannya instrumen fiskal secara optimal untuk meningkatkan daya saing industri, dan masih enggannya pelaku pelaku industri untuk masuk ke Kawasan Industri Halal. Selain itu, kesiapan Kawasan Industri Halal, disrupsi dalam supply chain, serta perlu upaya mitigasi pada sektor industri terhadap risiko belum berakhirnya pandemi Covid-19. “Di sini, peran jajaran Kemenperin sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan dan mencapai target-target sektor manufaktur di tahun 2022 yang telah ditetapkan,” kata Agus. Target-target tersebut meliputi pertumbuhan industri manufaktur 4,5-5 persen, nilai ekspor industri manufaktur pada kisaran 175-180 miliar dolar AS, investasi Rp300-310 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebesar 20,84 juta TK di tahun 2022.

 

Adapun para pejabat yang dilantik adalah Feby Setyo Hariyono sebagai Kepala Biro Perencanaan, Ikana Yossye Ardianingsih sebagai Kepala Biro Hukum Wulan Aprilianti Permatasari sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Wawas Swathatafrijiah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, R Janu Suryanto sebagai Inspektur II, serta Sri Hastuti Nawaningsih sebagai Inspektur IV. Kemudian, Abdulah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Saiful Bahri sebagai Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Wiwik Pudjiastuti sebagai Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, serta Emil Satria sebagai Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan. Selanjutnya, M Arifin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Liliek Widodo sebagai Direktur Industri Logam, dan Ni Nyoman Ambareny sebagai Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan. Kemudian E Ratna Utarianingrum sebagai Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, serta Muhammad Taufiq sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan. Adapun Sony Sulaksono dan Budi Susanto dilantik sebagai Pejabat Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama.

 

Selengkapnya
Kunjungan Kepala BPPI ke Balai-Balai Besar di Bandung

oleh Rahayu Dwi Lestari (Sie Informasi-Balai Besar Keramik, 19 Maret 2020)

 

 

Kunjungan kerja Kepala BPPI Kementerian Peindustrian Dr. Ir. Taufik Bawazier, M.si ke Balai-Balai Besar (BBT, BBK, B4T, BBLM dan BBPK) di Bandung pada tanggal 18 Maret 2020 adalah untuk mencari produk masker buatan atau hasil penelitian balai besar, bersilaturahmi, dan mendengar laporan dari Ka Balai-Balai tentang rencana TA 2021 dan realisasi kinerja triwulan pertama TA 2020 agar jika ada hal-hal yang bersifat prioritas dengan skala nasional yang perlu dibantu akan ditindaklanjuti oleh BPPI ke pemerintah pusat. Kunjungan diawali dengan pertemuan bersama di Balai Besar Tekstil.

Menanggapi pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Taufik Bawazier menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengisu satgas COVID-19 sampai tanggal 29 Mei 2020, mempunyai langkah-langkah khusus yaitu dari sisi demand dilakukan stimulus fiskal, ASN dipekerjakan di rumah, beberapa hal sudah dilakukan yang sifatnya mengurangi resiko dari beredarnya COVID-19.

Sebenarnya BPPI Kemenperin mempunyai peran besar tetapi sayang kurang terangkat ke permukaan. Himbauannya kepada balai-balai besar adalah agar sebagai Kemenperin diharuskan dapat berpikiran secara suplay yaitu apa kemampuan yang kita miliki yang dapat diberikan kepada negara. Kemudian muncul edaran dalam konteks anggaran yaitu relokasi anggaran kearah COVID-19, mengatur ulang dampak dari setiap kegiatan yang dihasilkan, misalnya ada kemampuan untuk membuat masker, disinfektan, bahan baku atau bahan pokok untuk IKM, paling tidak menjaga agar masyarakat tetap ada power supply sebab jika kondisi negara dibiarkan dua minggu atau sampai dua bulan akan mengakibatkan perekonomian menjadi negatif. Hal ini menjadi fokus Menteri Perindustrian dan Menteri Perekonomian untuk penajaman dari kegiatan-kegiatan dan pengaturan ulang belanja modal. Belanja modal jika ada kontribusi yang kuat dapat terus dijalankan.

BPPI juga mempunyai langkah-langkah yaitu dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan difokuskan untuk dapat mengurangi dampak dari resiko kondisi pekembangan terakhir COVID-19. Misalnya yang sifatnya ke dalam adalah pelayanan kepada masyarakat yang pada dasarnya harus tetap dijalankan tetapi harus memperhatikan keamanan dari petugas layanan, maka masing-masing kepala balai dapat membuat metode, kebijakan dan diskresi tersendiri; melindung pegawai yang mengunakan kendaraan umum diberikan relaksasi, inventarisasi kemampuan masing-masing balai-balai dan mengatur ulang kegiatan-kegiatan yang ada tanpa ada pemotongan anggaran.

Sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat bahwa masing-masing kementerian/lembaga tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan nama satker dengan badan dan atau balai penelitian dan pengembangan, maka kemenperin akan kembali menginventarisasi dan pengaturan ulang.

Sementara ini perubahan nama Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) diusulkan oleh Kepala BPPI kepada Sekjen dan Menteri Perindustrian menjadi Badan Peningkatan Produktifitas Industri.

Taufik Bawazier juga mengimbau ke balai-balai bahwa untuk program kegiatan tahun anggaran 2021, jika ada kebutuhan terkait tenaga ahli dari luar negeri dan infrastruktur layanan silakan diusulkan, kegiatan riset pengembangan yang aplikatif ke industri dan berkoordinasi dengan lintas sektoral, kegiatan riset diarahkan untuk menggiatkan subsitusi import sebesar 25% dimana dapat dilakukan di bahan baku (input) atau proses atau produk jadi (output), meningkatkan utilitas, diversifikasi, menciptakan inovasi dan dapat meningkatkan daya saing industri.

Kepala Balai Besar Tekstil (BBT) Wibowo, mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan kinerjanya pada TA 2020 dan rencana program TA 2021. Yang menjadi permasalahan di BBT adalah besaran anggaran yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk program kegiatan, dimana perlu diketahui bahwa BBT fokus pada kegiatan fungsional textile dan learning factory dengan mengembangkan serat alam yaitu serat rami anti bakteri sebagai subsitusi import di Indonesia. Yang perlu menjadi pertimbangan oleh BBT setelah mendapat arahan dari Ka BPPI dari program tersebut adalah supply and demand, HS yang dominan, nilai tambah bagi industri dalam negeri, impact ekonomi secara nasional jika bisa menjadi subsitusi impor, status keberlanjutan supply sumber daya alamnnya, kesiapan SNI yang termuktahir, infrastruktur dan SDM, link & match industrinya, mekanisme pembudayaan dan pengolahan serat rami ke masyarakat dan industri yang terkoneksi secara nasional, kolaborasi lintas sektoral dengan Kementerian Kehutanan, feasibility study serat rami untuk learning factory dan skala IKM.

Sedangkan dari Balai Besar Keramik (BBK) disampaikan oleh Kepala Balainya Gunawan antara lain :

  • Sesuai instruksi sudah dibuat kebijakan terkait WFH
  • Pengadaan peralatan lelang sedang dalam proses
  • Perbaikan gedung belum dapat dimulai berhubung dananya dari PNBP yaitu jasa layanan teknis
  • Riset sesuai PUI yaitu fokus pada pembuatan implant tulang dan gigi dari sintesis karbonat dan asam sulfat, bangunan murah tahan gempa, pengolahan bahan limbah dari PT. Inalum dapat digunakan diolah kembali untuk produksi refractory
  • Proses mencari mitra untuk hilirisasi ke industri terkait bahan-bahan baku keramik seperti silica, titanium oxide
  • Menyarankan agar publikasi dari peneliti bukan hanya fokus ke riset paper tapi sampai ke paten sebab sudah dekat di hilirisasi dengan industri

Adapun arahan dari Ka BPPI terkait hal-hal tersebut di atas bahwa untuk kegiatan penelitian hampir sama dengan yang diberikan kepada BBT yaitu tujuan riset adalah untuk meningkatkan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional, oleh sebab itu kriteria-kriteria yang dibutuhkan harus dipenuhi dengan tambahan memperhatikan national pricing dan minimasi ketergantungan.

 

Selengkapnya
Bentuk LSP, Kemenperin Siap Ciptakan SDM Industri Keramik Kompeten

Sumber : Industry

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri keramik nasional agar bisa lebih berdaya saing global. 

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah dengan membangun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keramik yang siap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri keramik.

"Saat ini, industri keramik Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-8 dunia, dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta m2 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Senin (7/2).

Selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM industri, Balai Besar Keramik (BBK) selaku salah satu unit kerja di bawah binaan BSKJI, telah membangun LSP untuk memberikan layanan jasa sertifikasi kompetensi kepada SDM industri keramik nasional. 

"LSP keramik memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa SDM yang disertifikasi memenuhi persyaratan skema sertifikasi sesuai bidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang keramik," papar Doddy.

SKKNI terkait industri keramik tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 190 Tahun 2016 tentang Penerapan SKKNI Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Galian Non Logam Bidang Industri Keramik Tableware dan Saniter. 

"SKKNI tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal seiring dengan tersedianya LSP bidang keramik," tegas Doddy.

Menurutnya, kualitas SDM dengan kompetensi kerja yang terstandar, akan mendorong peningkatan daya saing industri keramik nasional. 

"Dengan saya saing yang tinggi, sektor industri keramik akan dapat berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas produk keramik nasional sehingga turut berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.
 
Ke depan, dengan dukungan asesor kompetensi, skema sertifikasi dan tempat uji kompetensi yang memadai, LSP keramik BBK akan memberikan layanan jasa sertifikasi profesi bidang keramik dengan unit kompetensi pengujian mutu produk keramik tableware dan sainter. 

"Skema kompetensi akan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan SKKNI," ujar Kepala BSKJI.

Lebih lanjut, pendirian LSP di BBK merupakan salah satu pengembangan peran, selain memberikan layanan sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, serta industri hijau dan halal. 

“Melalui layanan sertifikasi profesi tersebut, BBK ikut berperan aktif dalam mencetak SDM industri keramik Indonesia yang kompeten, berdaya saing dan siap mengadapi persaingan bebas terhadap pasar tenaga kerja," pungkasnya.

 

 

Selengkapnya
Kemenperin Siap Tingkatkan Daya Saing Industri Keramik dan Refraktori

Sumber : Pasar Dana (4/8/2021)

Pasardana.id - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya untuk meningkatkan daya saing industri keramik dan refraktori melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Salah satunya, yakni dengan meluncurkan Program Setara Diploma I (D1) Keramik dan Refraktori, yang akan dilaksanakan di Politeknik STMI Jakarta.

"Melalui program ini, kami berharap bisa memasok kebutuhan industri keramik dan refraktori terhadap SDM yang terampil. Tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini," ucap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan dalam siaran pers, Selasa, 3 Agustus 2021.

Ditambahkan, kedua program tersebut diselenggarakan selama satu tahun oleh Politeknik STMI Jakarta yang berkolaborasi dengan Balai Besar Keramik (BBK).

"Masing-masing program hanya membuka satu kelas untuk 30 mahasiswa pada setiap kelasnya, dan akan dikembangkan menjadi dua kelas untuk masing-masing program pada 2022," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Politeknik STMI Jakarta juga melibatkan banyak perusahaan industri dalam penyelenggaraan kedua Program Setara D1 ini sehingga mahasiswa yang lulus nantinya dapat langsung diserap bekerja di perusahaan-perusahaan industri tersebut.

"Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama kedua program ini, antara lain PT Refratech Mandala Perkasa, PT Benteng Api Technik, PT Refractorindo Graha Dinamika, serta 21 perusahaan keramik yang terhimpun dalam ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia)," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Iken Retnowulan menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Setara D1 Kerja sama Industri ini adalah untuk membekali calon tenaga kerja dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis.

"Lulusan program pendidikan Setara D1 ini nantinya langsung ditempatkan bekerja dalam rangka meningkatkan daya saing industri," harap Iken.

Sementara itu, Dirjen IKFT, Muhammad Khayam mengungkapkan, industri refraktori dinilai sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya.

Hasil dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam.

Khayam optimistis apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.

"Pada kuartal I-2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar 2,57 persen dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam mencapai Rp5,46 triliun," tutur Khayam.

Lebih lanjut ia mengemukakan, industri keramik Indonesia saat ini menduduki peringkat kedelapan dunia dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 538 juta meter persegi per tahun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 150 ribu orang.

Meningkatnya pembangunan di sektor infrastruktur dan properti, seperti real estate, perumahan, apartemen, dan bangunan lainnya, membuat permintaan pasar dalam negeri semakin bertambah.

"Dalam jangka panjang, industri keramik nasional akan sangat prospektif, mengingat konsumsi keramik nasional per kapita masih sekitar 1,4 meter persegi yang perlu dioptimalkan lagi karena konsumsi ideal dunia telah mencapai lebih dari tiga meter persegi," pungkas Khayam.

 

Selengkapnya
Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022

Sumber : Investor.id

JAKARTA - Kementerian Perindustrian RI, Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Nagayana Indonesia Gelar Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022

Kolaborasi dan sinergi antar seluruh pihak merupakan kunci dalam implementasi industri 4.0. Transformasi industri 4.0 akan menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan mempercepat pemulihan industri nasional saat ini.

Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) bekerjasama dengan Federasi Teknologi Informatika Indonesia (FTII), Indonesia Internet Governance Forum (IGF) dan Naganaya Indonesia sebagai Event Organizer telah menyelenggarakan kegiatan Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 dengan tema “Accelerate the Implementation of Industry 4.0 to Support Inclusive and Sustainable Industries for National Recovery”.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Doddy Rahadi menyampaikan, perlunya wadah berkumpul stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementrasi Industri 4.0 di Indonesia.

Terutama untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar pihak meliputi: pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi dan lembaga R&D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan guna mempercepat proses transformasi Industri 4.0 serta membangun jejaring dan kolaborasi. Acara yang berlangsung di Hotel JS luwansa Jakarta, 8 Maret 2022 ini juga dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta secara offline dan hampir 300 peserta secara online.

Melalui acara Soft Launching Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022, Kementerian Perindustrian dan seluruh stakeholder terkait berupaya untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri/asosiasi, akademisi, lembaga R & D, technology provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk dapat mendukung transformasi teknologi sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam program nasional Making Indonesia 4.0.

“Langkah – langkah yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pelaksaaan Making Indonesia 4.0 antara lain asesmen INDI 4.0, pemberian INDI award, pendampingan Industri 4.0, penunjukkan lighthouse industry 4.0, pengembangan SDM Industri 4.0, pendirian PIDI 4.0 dan capability center, serta pelatihan e-commerce kepada IKM,” tambah Heru Kustanto, Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri.

Dalam rangka mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pada akselerasi industri 4.0 dan membahas mengenai perkembangan industri 4.0 di Kementerian/Lembaga/BUMN, industri/asosiasi, technology provider, Lembaga R&D, konsultan dan akademisi, Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) berkolaborasi dengan Naganaya Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan event Indonesia 4.0 Conference & Expo 2022 di Jakarta pada tanggal 24 – 25 Agustus 2022.

“Kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 akan menjadi sebuah lapangan untuk seluruh pemain industri 4.0 baik itu Pemerintah, Pelaku Industri, Asosiasi/Komunitas, Akademisi dan pihak lainnya untuk berdiskusi dan mengetahui teknologi terkini industri 4.0”, Aditya Adiguna, Direktur Utama, PT. Naganaya Indonesia Internasional.

Kegiatan Indonesia 4.0 Conference & Expo tidak hanya akan mengundang pembicara nasional saja, tetapi juga turut menghadirkan pembicara global yang akan memberikan informasi, ilmu, maupun pandangan terkait isu terkini industri 4.0. Disamping itu, kegiatan ini juga mentargetkan kurang lebih 100 peserta pameran dari perusahaan teknologi nasional maupun global, BUMN, startup, kampus, asosiasi dan lembaga pemerintah yang akan memamerkan teknologi terkini dan informasi terkait industri 4.0.

Adapun rangkaian acara pendukung lainnya yaitu : Smart Factory Forum yang merupakan event road show sebelum event utama yang diadakan di 2 tempat yaitu Batam dan Karawang untuk mengundang para pemangku kepentingan industri yang terdapat pada di sekitar kota tersebut dalam hal teknologi industri 4.0. Podcast 4.0 yang berkonsep pembicaraan ringan mengenai teknologi 4.0 dan yang terakhir Indonesia Internet Governance Forum yang bersamaan diadakan dalam event utama dengan konsep Focus Group Discussion dari FTII dan ID-IGF.

Selengkapnya
FGD Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon

Sumber : KPAII


Direktorat Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional bersama Korea-Indonesia Industry and Technology Cooperation Center (KITC) menyelenggarakan FGD Penjajakan Kerja Sama Sumber Daya Industri (SDI) Pengembangan Logam Tanah Jarang: Khususnya Nikel dan Silikon di Hotel Padma Bandung pada tanggal 10-11 Maret 2022. Acara dibuka oleh Direktur ASDIPI, Ibu Iken Retnowulan, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder industry terkait pengembangan logam tanah jarang, pengolahan silicon dan pengolahan nikel.

Direktur ASDIPI menyampaikan pada pelaksanaan FGD tersebut, Kemenperin dan KITC berupaya menghimpun informasi serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait dalam rangka membahas rencana Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Korea dengan lembaga afiliasinya Korea Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) untuk melakukan “Preliminary Feasibility” terhadap pengembangan pengolahan mineral Silikon dan Nikel untuk pemanfaatan industri dan global value chain antara kedua negara.

Pada kegiatan ini, stakeholder yang turut menyampaikan paparan terdiri dari:

  1. Direktorat Industri Logam mengenai Potensi Kerja Sama Pemanfaatan Logam Tanah Jarang;
  2. Direktorat Industri Semen, Keramik dan Bahan Galian Non Logam mengenai Industri Silika di Indonesia;
  3. Balai Besar Logam dan Mesin mengenai Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya Industri dan Potensi Kerjasama dalam Pengembangan / Pemanfaatan Nikel dalam Industri Logam dan Mesin;
  4. Balai Besar Keramik mengenai Pengembangan Inkubator Bisnis Precipitated Silica;
  5. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara ESDM mengenai Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Silicon (Si) dan Nikel (Ni); serta
  6. Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) mengenai Rare Metal Center and Cooperation with Indonesia.

Peluang kerja sama pada pemanfaatan logam tanah jarang, nikel dan silika hingga saat ini masih terbuka lebar baik itu melalui kerja sama pengembangan bersama maupun kerja sama lainnya. Melalui FGD ini diharapkan terjadi sharing knowledge dan tukar pikiran antara para stakeholder industri maupun peneliti di antara kedua negara dalam bidang teknologi terbaru dalam pengolahan LTJ, nikel dan silika serta peningkatan kemampuan sumber daya industri agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan daya saing industri nasional. Selain itu, diharapkan juga para stakeholder industri terkait dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat menjalin networking dengan rekan-rekan dari Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut, setelah pelaksanaan FGD ini pihak Korea Selatan akan mendalami lagi potensi kerja sama feasibility study dengan stakeholder terkait mengenai pengembangan teknologi pengolahan pengolahan LTJ, nikel maupun silikon dalam pemanfaatannya pada pengembangan baterai listrik dan electric vehicle.

 

Selengkapnya